VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kampanye dan advokasi, MIT mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya. Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.
- Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat?
- Mencoba mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian, namun tidak berhasil.
- Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.
- Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang.
Jerat Hukum Membuat Website Judi Online Menurut KUHP
Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.
Pemerintah perlu memiliki mekanisme khusus untuk mendeteksi aplikasi yang mengandung unsur judi dan mengambil tindakan sesuai. Banyak aplikasi game terindikasi berfungsi sebagai kedok untuk judi online. Karena itu, MIT mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadikan jumlah blokir sebagai indikator keberhasilan dalam memerangi judi online.
Cara memblokir situs judi slot online di Google Chrome menggunakan mode SafeSearch
- Layanan ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan psikolog.
- Karena itu, MIT mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadikan jumlah blokir sebagai indikator keberhasilan dalam memerangi judi online.
- Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.
- Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol.
Upaya itu ditempuh melalui tiga langkah konkrit, dengan melibatkan penyelenggara platform digital hingga operator seluler. Memblokir situs judi online di HP merupakan langkah penting dalam memerangi perjudian online dan melindungi diri dari dampak negatifnya. Dengan melakukan berbagai metode dan edukasi, setidaknya sedikit dari kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua. Tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 3,7 juta situs judi online. Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna internet sering kali terganggu oleh situs judi slot online yang tiba-tiba muncul saat mengakses internet.
“Termasuk Indonesia, kalau mau jadi negara maju harus mewujudkan atau melakukan percepatan dalam transformasi digital,” tutur Budi. Kapolri juga menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perkara yang menjadi atensi pemerintah, termasuk peredaran gelap narkoba. MOOCs UNIVERSITAS TERBUKA adalah sumber belajar terbuka bagi masyarakat umum dimanapun. Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.
Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital. Maka dari itu, dia menegaskan persoalan judi online yang dinilai sebagai penghancur transformasi digital ini harus segera diberantas. Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital. Padahal, transformasi digital sangat penting untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia. Menkominfo melanjutkan, Langkah ketiga yakni dengan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan. Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi togel138 online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.
Akun dengan nama @katakatvns.70 ditutup dan ditemukan berdasarkan laporan warga ke kepolisian serta aduan warganet ke kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tergantung Pak setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak) pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak,” ujar tersangka. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Membuat Website Perjudian yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H.
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110, Indonesia
M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.
Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan sistem cloud DNS berbasis lokal. Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif judi online untuk membangun kesadaran yang tinggi.